Moderasi atau Penjinakan Islam?
Wacana moderasi beragama menjadi salah satu isu dominan dalam dikursus keislaman kontemporer Indonesia. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan kekuatan internasional bersinergi mempromosikan Islam yang moderat, toleran, inklusif, dan ramah terhadap keberagaman. Namun, di tengah gegap gempita seruan moderasi ini, patutlah kita bertanya: Apakah moderasi ini membimbing umat Islam menuju kematangan spiritual dan sosial-politik, ataukah ia justru menjadi proyek sistematis penjinakan daya transformasi Islam itu sendiri?
Dalam konteks ini, kita perlu kembali membaca dan menghidupkan pemikiran Haji Oemar Said Tjokroaminoto, sang Raja Jawa Tanpa Mahkota, pemikir besar, pemimpin Syarikat Islam, dan guru dari tokoh-tokoh besar revolusi Indonesia. Melalui gagasan dan gerakannya, Tjokro menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama moral, tetapi juga sistem nilai pembebasan yang menyeluruh.
Artikel ini akan menganalisis wacana moderasi beragama dalam bingkai pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto. Narasi ini tidak dimaksudkan untuk menolak prinsip tasamuh (toleransi) dalam Islam, tetapi untuk mengkritisi bagaimana istilah moderasi digunakan sebagai instrumen depolitisasi, kooptasi, dan netralisasi semangat Islam sebagai ideologi pembebasan.
Tjokroaminoto dan Islam sebagai Sistem Emansipatoris
H.O.S. Tjokroaminoto bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pemimpin ideolog revolusioner. Dalam berbagai tulisan dan pidatonya, ia menegaskan bahwa Islam bukan hanya urusan masjid, tetapi ideologi hidup yang harus menata seluruh aspek kehidupan: ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Bagi Tjokro, Islam adalah ajaran pembebasan, bukan agama penundukan atau pengasingan dari urusan dunia.
“Agama Islam bukanlah suatu agama yang hanya menyuruh sembahyang dan puasa saja, tetapi suatu agama yang memberi petunjuk dan pengajaran yang akan membawa keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia seluruhnya di dunia dan akhirat.”
Tjokro menentang keras pemisahan agama dari kehidupan sosial-politik. Ia mengkritik sistem kolonialisme yang menindas, tetapi juga menolak kapitalisme Barat dan sosialisme ateistik. Ia menyuarakan sistem Islam yang adil, egaliter, dan berpihak pada rakyat tertindas. Dalam hal ini, Tjokro sangat jauh dari gagasan “Islam netral” atau “Islam privat” sebagaimana dipromosikan dalam proyek moderasi saat ini.
Moderasi Beragama, Produk Wacana Global yang Sarat Agenda
Wacana moderasi beragama hari ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik global pasca-9/11. Barat, yang cemas terhadap kebangkitan Islam politik, meluncurkan berbagai inisiatif untuk menciptakan “Islam yang ramah”, yaitu Islam yang tidak mengganggu struktur kekuasaan kapitalistik global. Lembaga-lembaga internasional seperti USAID, UNDP, dan lainnya mendanai program moderasi di berbagai negara Muslim.
Di Indonesia, proyek moderasi dilembagakan oleh negara. Kementerian Agama RI menetapkan empat pilar moderasi yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Tujuannya terdengar mulia. Namun secara praksis, moderasi seringkali digunakan untuk meminggirkan wacana ideologis Islam, menstigma gerakan Islam politik, dan menormalisasi status quo sekuler.
Jika Tjokroaminoto hidup hari ini, ia barangkali akan mempertanyakan, apakah moderasi ini membebaskan umat dari ketertindasan, atau justru membelenggu mereka dengan narasi “damai” yang jinak?
Tjokroaminoto dan Sikap Ideologis dalam Islam
Tjokro bukanlah pemimpin moderat dalam arti kompromistis. Ia adalah pemimpin ideologis yang menolak jalan tengah antara Islam dan sistem batil. Baginya, Islam adalah jalan kebenaran mutlak yang harus diperjuangkan secara kaffah. Dalam majalah Islam Bergerak dan Oetoesan Hindia, Tjokro menulis tentang pentingnya kesadaran ideologis umat Islam.
Ia tidak menyuarakan Islam yang netral, melainkan Islam yang memihak rakyat. Ia menentang kapitalisme kolonial, feodalisme pribumi, dan sosialisme anti-Tuhan. Ia mendidik umat agar berani berpikir politik, memahami haknya sebagai manusia, dan menolak segala bentuk ketidakadilan struktural. Tjokro ingin mencetak umat Islam sebagai pejuang yang tidak hanya rajin ibadah, tetapi juga gagah dalam membela keadilan sosial.
Konsep “pergaulan hidup Islam” yang ia suarakan, adalah sistem yang menyeluruh: mencakup negara, hukum, ekonomi, dan budaya. Maka dalam perspektif Tjokro, Islam bukan agama “moderat”, tapi revolusioner yang mengubah struktur, bukan berdamai dengannya.
Moderasi dan Depolitisasi Umat Islam
Salah satu bahaya laten dari proyek moderasi beragama hari ini adalah depolitisasi umat Islam. Atas nama toleransi dan perdamaian, umat Islam didorong untuk menjauhi aktivisme politik Islam. Wacana sistem Islam dianggap utopis, ide khilafah dituduh radikal, dan organisasi Islam ideologis distigma sebagai anti-NKRI.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Tjokro. Ia justru menyerukan agar umat Islam masuk ke dunia politik, tetapi dengan semangat tauhid dan keadilan. Ia mengajarkan bahwa Islam harus menjadi dasar dalam menata negara dan masyarakat. Melalui Syarikat Islam, ia mencetak kader yang bukan hanya saleh secara pribadi, tapi juga militan dalam menolak penjajahan dan eksploitasi.
Depolitisasi umat melalui proyek moderasi beragama bukanlah bentuk kedamaian, melainkan bentuk penjinakan. Ini seperti mengajarkan singa untuk menjadi kucing jinak: kehilangan taring perjuangannya. Islam yang disulap menjadi agama moral semata, bukan lagi agama yang menata dunia.
Islam sebagai Jalan Perlawanan terhadap Kapitalisme dan Oligarki
Tjokroaminoto dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah jalan perlawanan terhadap kapitalisme. Ia melihat bagaimana sistem ekonomi kapitalistik kolonial menciptakan kemiskinan, eksploitasi, dan kesenjangan. Maka ia menyerukan “sosialisme Islam” bukan dalam arti doktrin sosialis Barat, tetapi sebagai Islam yang memperjuangkan keadilan distribusi, penghapusan rente, dan proteksi terhadap kaum lemah.
“Tidak bisa tidak, Islam harus menjadi jalan keluar bagi persoalan sosial rakyat yang menderita di bawah sistem ekonomi yang zalim.”
Dalam konteks hari ini, pesan Tjokro semakin relevan. Sistem ekonomi neoliberal yang menguasai Indonesia adalah warisan kolonial yang telah diperhalus. Moderasi beragama justru digunakan untuk membungkam kritik terhadap sistem ini. Umat Islam diajak untuk berzikir bersama di tengah pasar yang dikuasai oligarki. Sebuah ironi sejarah.
Toleransi yang Kritis, Bukan Toleransi yang Kacau Nilai
Tjokro bukan orang yang intoleran. Ia percaya pada prinsip tasamuh dalam Islam. Ia bersahabat dengan tokoh Kristen, Hindu, dan tradisi lokal. Namun ia tidak pernah menurunkan standar Islam untuk menyenangkan semua pihak. Ia membedakan dengan jelas antara toleransi sosial dan sinkretisme nilai.
Moderasi hari ini seringkali kabur dalam membedakan keduanya. Toleransi dimaknai sebagai relativisme. Semua agama dianggap setara, semua sistem dianggap sah, bahkan ajaran Islam pun boleh direvisi asal tidak menyakiti pihak lain. Tjokro pasti menolak ini. Islam adalah jalan kebenaran, bukan salah satu dari banyak kebenaran relatif.
Toleransi, bagi Tjokro, adalah kemampuan hidup berdampingan dengan damai tanpa mencabut prinsip akidah. Maka, Islam moderat yang mencairkan prinsip akidah dan syariah demi dialog antaragama, bukanlah moderasi sejati, melainkan dekonstruksi nilai.
Islam Moderat atau Islam Mandul?
Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari moderasi beragama adalah kemunduran visi peradaban umat Islam. Umat hanya diarahkan pada ritualitas, bukan perubahan struktural. Dakwah menjadi kosmetik spiritual. Aktivisme berubah jadi seminar wacana tanpa aksi. Umat menjadi pasif dan tidak percaya diri terhadap sistemnya sendiri.
Bandingkan dengan semangat yang dibangun Tjokro, ia mendorong umat untuk membangun peradaban Islam modern, yang tidak inferior terhadap Barat, tetapi memiliki pijakan sendiri yaitu, tauhid, keadilan sosial, musyawarah, dan kemandirian ekonomi. Tjokro memimpikan negara yang tidak sekuler, tetapi juga bukan teokrasi dogmatis, melainkan negara yang menjadikan Islam sebagai dasar etik dan politik.
Dalam hal ini, proyek moderasi hari ini bukanlah jalan menuju kejayaan Islam, tetapi jalan pelan-pelan menuju Islam yang mandul secara politik dan ideologis.
Kembali ke Islam Ideologis, Bukan Islam Kosmetik
Wacana moderasi beragama, jika tidak ditinjau secara kritis, dapat menjadi instrumen penjajahan baru dalam bentuk narasi. Ia membungkus ketundukan umat kepada sistem sekuler dalam nama damai. Ia melemahkan semangat perlawanan, memandulkan ideologi, dan menggiring umat kepada keislaman yang tidak membebaskan.
Melalui lensa pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, kita menemukan bahwa Islam adalah agama perjuangan. Islam adalah ideologi pembebasan. Islam bukan moderat dalam arti jinak, tapi moderat dalam arti adil dan seimbang. Islam tidak anti-perdamaian, tetapi tidak akan pernah damai dengan kezaliman.
Maka tugas kita hari ini bukanlah memoderasi Islam agar cocok dengan sistem global, tetapi memoderasi dunia agar kembali kepada keadilan Islam.
Kita tidak membutuhkan Islam yang ditafsir ulang agar nyaman bagi penguasa dan kapitalis. Kita membutuhkan Islam sebagaimana Tjokro memahaminya sebagai jalan pembebasan umat dari ketertindasan, kebodohan, dan kemiskinan menuju kemuliaan sebagai khalifah di bumi.
Wallahu’alam
Pondok Syarikat, 14 Juli 2025