oleh : Renaldi Davinci
IHSG adalah barometer utama yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal, kebijakan perekonomian, serta efisiensi sistem perpajakan. Dalam konteks ini, Coretax, sebagai sistem administrasi perpajakan digital, memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi investor. Jika sistem ini berfungsi optimal, ia akan meningkatkan transparansi, meminimalkan penghindaran pajak, dan memperkuat penerimaan negara. Sebaliknya, kegagalan dalam implementasi Coretax dapat menimbulkan konsekuensi sistemik yang berakhir pada penurunan IHSG.
- Coretax dan Efisiensi Administrasi Pajak
Coretax dirancang untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Sistem ini diharapkan mampu menutup celah penghindaran pajak serta meningkatkan penyediaan wajib pajak. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala teknis dan administratif masih terjadi, mulai dari gangguan dalam proses pelaporan, keterlambatan pengiriman data, hingga potensi sistem manipulasi oleh aktor-aktor tertentu. Ketika sistem perpajakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, potensi kehilangan penerimaan negara meningkat. Hal ini memperlebar defisit fiskal dan memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain, seperti utang atau pemotongan anggaran, yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kestabilan perekonomian nasional.
2. Dampak Coretax terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Fiskal
Salah satu indikator utama yang diamati investor dalam menilai kesehatan ekonomi adalah stabilitas fiskal. Jika penerimaan pajak mengalami kontraksi akibat ketidaksempurnaan Coretax, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan anggaran. Ketidakmampuan dalam mengelola defisit dapat memicu kekhawatiran akan meningkatnya beban utang serta menurunnya kapasitas belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Investor, baik domestik maupun asing, sangat memperhatikan aspek ini. Ketika penerimaan pajak yang seharusnya menjadi tulang punggung pendapatan negara tidak mencapai target, pasar melihatnya sebagai tanda ketidakmampuan negara dalam mengelola perekonomian secara efektif. Hal ini berakhir pada aksi penjualan saham secara masif, yang menyebabkan IHSG tertekan.
3. Mekanisme Dampak Coretax terhadap IHSG
Kegagalan dalam implementasi Coretax menimbulkan efek domino yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap IHSG melalui beberapa mekanisme berikut:
• Penurunan Likuiditas di Pasar Modal.
Ketika penerimaan negara menurun, belanja negara pun menurun. Hal ini berimbas pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada belanja pemerintah, seperti infrastruktur dan konsumsi domestik. Emiten yang beroperasi di sektor-sektor tersebut mengalami tekanan pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada harga saham mereka dan menurunkan IHSG secara keseluruhan.
• Sentimen Negatif Investor.
Investor, terutama yang berasal dari lembaga keuangan global, sangat sensitif terhadap transparansi kebijakan fiskal. Jika sistem perpajakan menunjukkan indikasi komunikasi atau tidak berjalan efektif, kepercayaan terhadap kredibilitas ekonomi nasional menurun. Sentimen negatif ini memicu hilangnya modal, yang semakin menekan indeks saham.
• Ketidakpastian Regulasi dan Kepatuhan Pajak, Kebijakan perpajakan yang tidak stabil atau sering mengalami revisi akibat permasalahan teknis Coretax menimbulkan dampak bagi dunia usaha. Perusahaan yang menghadapi ketidakjelasan dalam kewajiban pajaknya cenderung menahan ekspansi dan investasi. Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya tercermin dalam pelemahan IHSG.
4. Faktor Eksternal yang Memperparah Kondisi
Selain tantangan yang berasal dari implementasi Coretax, terdapat faktor eksternal yang mendukung kondisi pasar modal, antara lain:
• Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah
Fluktuasi nilai tukar menambah beban bagi perusahaan yang bergantung pada impor atau memiliki utang dalam mata uang asing. Depresiasi rupiah terhadap dolar AS meningkatkan beban biaya dan memperkecil margin keuntungan perusahaan, yang kemudian berkontribusi terhadap pelemahan IHSG.
• Geopolitik dan Ketidakpastian Global
Konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi arus global menyebabkan modal asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika kondisi domestik, termasuk sistem perpajakan, tidak memberikan kepastian, investor akan semakin cepat menarik dananya dari pasar saham.
5. Perlunya Reformasi Perpajakan yang MenyeluruhHubungan antara Coretax dan IHSG menunjukkan bahwa sistem perpajakan bukan sekedar instrumen fiskal, tetapi juga elemen strategi dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Kegagalan dalam penerapan Coretax tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan dampak buruk bagi investor, memperlebar defisit fiskal, dan melemahkan sentimen pasar.
Untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan IHSG, pemerintah harus memastikan bahwa reformasi perpajakan berjalan dengan baik, termasuk perbaikan sistem Coretax agar lebih efisien, transparan, dan bebas dari manipulasi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi dengan baik harus diterapkan untuk menjaga kestabilan perekonomian di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Korupsi Coretax: Sebuah Kudeta Ekonomi yang Sistematis
Korupsi dalam sistem perpajakan, terutama melalui Coretax, bukan sekedar penyimpangan administratif, melainkan bentuk kudeta ekonomi yang terstruktur. Coretax seharusnya menjadi instrumen utama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan, namun jika sistem ini dimanipulasi, maka dampaknya akan jauh lebih luas daripada sekedar hilangnya pendapatan negara.
1. Coretax sebagai Instrumen Kudeta Ekonomi
Coretax adalah sistem digital yang mengelola seluruh aspek perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga penegakan hukum terhadap wajib pajak. Secara teori, sistem ini dirancang untuk menutup celah korupsi, tetapi dalam praktiknya, justru bisa menjadi alat bagi kepentingan tertentu untuk mengendalikan arus kas negara. Jika sistem ini dikorupsi, maka yang terjadi bukan hanya manipulasi penerimaan pajak, tetapi juga transfer kekayaan nasional ke tangan segelintir elit ekonomi dan politik. Ketika Coretax dimanipulasi untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak bagi korporasi atau individu tertentu, sementara rakyat tetap dibebani pajak penuh, maka terjadi perampasan sumber daya negara secara sistematis. Ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi bentuk kudeta yang menggantikan kendali negara dengan kendali oligarki.
2. Dampak Kudeta Perekonomian Melalui Coretax
• Pelemahan Penerimaan Negara,
Korupsi Coretax menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target, menciptakan defisit anggaran yang semakin dalam. Akibatnya, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain, seperti utang luar negeri, yang semakin menjerat negara dalam ketergantungan ekonomi.
• Distorsi Keadilan Ekonomi.
Sistem perpajakan yang korup menciptakan ketidakadilan di mana kelompok tertentu mendapatkan keuntungan besar, sementara rakyat kecil tetap menjadi objek pajak tanpa manfaat yang setara. Ini memperparah ketimpangan sosial dan mempercepat proses pemiskinan struktural.
• Krisis Kepercayaan Investor,
Ketika investor melihat bahwa sistem perpajakan tidak berjalan dengan transparan, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hal ini memicu perpindahan modal dan penurunan IHSG, yang berdampak pada instabilitas pasar modal dan pelemahan ekonomi secara keseluruhan.
• Pelemahan Negara dan Dominasi Oligarki, Korupsi dalam Coretax bukan sekadar tindakan individu, tetapi bagian dari skema besar untuk mencakup negara dan mengalihkan kendali ekonomi ke tangan oligarki. Dengan menguasai sistem perpajakan, kelompok ini dapat menentukan siapa yang harus membayar pajak dan siapa yang bisa menghindarinya, sehingga menciptakan struktur kekuasaan ekonomi yang semakin eksklusif.
3. Solusi: Menyelamatkan Negara dari Kudeta Ekonomi
Menghentikan pemerintahan melalui Coretax memerlukan langkah-langkah radikal:
• Audit Menyeluruh dan Transparansi
Sistem Data perpajakan harus diaudit secara independen dan semua data harus dibuka untuk publik guna memastikan tidak ada manipulasi dalam sistem.
• Hukuman Berat bagi Pelaku Korupsi Perpajakan
Hukuman yang tegas, termasuk perampasan aset dan pemutusan akses ekonomi bagi pelaku korupsi perpajakan, harus diterapkan untuk memberikan efek jera.
• Reformasi Total Sistem Pajak
Pajak harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan sebagai alat eksploitasi atau sumber keuntungan segelintir elit. Kebijakan perpajakan harus dikembalikan pada esensi kesejahteraan nasional, bukan sekadar alat untuk menjaga dominasi ekonomi kelompok tertentu.
Korupsi dalam Coretax bukan hanya tindakan kriminal, tetapi bentuk kudeta ekonomi yang mengancam eksistensi negara. Jika tidak segera dihentikan, maka bukan hanya rakyat yang akan dirugikan, tetapi negara akan kehilangan kedaulatannya secara ekonomi dan politik.