Peraturan Rumah Tangga

Logo Master

PERATURAN RUMAH TANGGA

PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa

Syarat-syarat :

  1. Pemuda-pemudi  Indonesia  yang  beragama Islam, dan berumur antara 15 s/d 45 tahun.
  2. Membayar uang pangkal dan uang iuran yang ditetapkan jumlahnya.

Pasal 2

Anggota Luar Biasa

Syarat-syarat :

  1. Pemuda-pemudi Islam yang aktif membantu segala kegiatan Pemuda Muslim baik moril maupun materiil.
  2. Secara administratif tidak didaftar dalam keanggotaan Pemuda Muslim.
  3. Menjadi anggota bai’at Syarikat Islam Indonesia atau ormas-ormas Syarikat Islam Indonesia lainnya.
  4. Berumur tak lebih dari 50 tahun.

Pasal 3

Cara-cara Keanggotaan

  1. Setiap orang yang ingin menjadi anggota Pemuda Muslimin Indonesia harus mengajukan Permohonan tertulis kepada Pimpinan Ranting setempat dan menyatakan persetujuan terhadap azas dan tujuan Pemuda Muslim.
  2. Bila telah memenuhi apa yang tercantum dalam ayat (1) dan pernah mengikuti kursus / pendidikan yang diadakan oleh Pemuda Muslim, yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon anggota.
  3. Setelah mencapai 6 (enam) bulan sebagai calon anggota dan memperlihatkan reputasi yang baik, yang bersangkutan diterima sebagai anggota penuh dan diwajibkan mengucapkan bai’at Syarikat Islam Indonesia.

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

Hak Anggota

  1. Setiap calon anggota punya hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pimpinan organisasi; mengikuti training, kursus dan kegiatan lainnya yang bersifat umum.
  2. Bagi anggota biasa, disamping mempunyai hak seperti tersebut pada ayat (1), juga berhak untuk dipilih dan memilih.
  3. Anggota luar biasa, dapat mengajukan saran / usul dan pertanyaan-pertanyaan kepada pimpinan dan dapat menjadi pimpinan Lembaga yang ada dalam Pemuda Muslim.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

  1. Membayar uang pangkal dan uang iuran.
  2. Mengikuti training, kursus.
  3. Menjunjung tinggi serta menjaga nama baik organisasi.
  4. Menghadiri rapat anggota.

 

BAB III

SCHORSING DAN PEMECATAN

Pasal 6

Anggota dapat di Schors atau dipecat karena :

  1. Bertindak yang bertentangan dengan PD dan PRT.
  2. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik Pemuda Muslim.
  3. Bertindak bertentangan dengan Keputusan / Ketetapan Pemuda Muslim.

Pasal 7

Tata Cara Pemecatan / Schorsing

  1. Tuntutan schorsing/pemecatan dapat diajukan oleh Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Cabang.
  2. Schorsing/pemecatan anggota harus didahului dengan peringatan, kecuali dalam hal yang luar biasa.
  3. Schorsing dilakukan oleh Pimpinan Cabang.
  4. Dalam hal-hal yang luar biasa Pimpinan Besar dapat melakukan schorsing/pemecatan secara langsung.

 

Pasal 8

Pembelaan

  1. Anggota yang di schorsing/dipecat harus diberi kesempatan membela diri dalam Konferensi Cabang atau yang ditunjuk untuk itu dan Pimpinan Cabang Berkewajiban untuk melaksanakannya.
  2. Bila yang bersangkutan dalam ayat (1) tidak menerima keputusan, dapat naik banding pada Kongres Wilayah sebagai pembelaan terakhir.
  3. Anggota yang dipecat/dischor langsung oleh Pimpinan Besar dapat mengajukan permintaan membela diri dalam Majelis Syuro atau persidangan lain yang ditunjuk untuk itu.
  4. Putusan Schorsing/pemecatan yang diambil dalam Konferensi Cabang, Kongres Wilayah, Majelis Syuro dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 jumlah utusan yang hadir.
  5. Schorsing/pemecatan yang dilakukan oleh Kongres Wilayah dan Majelis Syuro merupakan keputusan terakhir.
  6. Prosedur pembelaan diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

 

BAB IV

PERSIDANGAN – ORGANISASI

Pasal 9

Majelis Syuro

  1. Majelis Syuro adalah musyawarah utusan-utusan Cabang dan Wilayah.
  2. Majelis Syuro memegang kekuasaan tertinggi organisasi.

 

Pasal 10

Pelaksanaan Majelis Syuro

Majelis Syuro diadakan 5 (Lima) tahun sekali.

 

Pasal 11

Dalam keadaan yang luar biasa Majelis Syuro dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 10.

 

Pasal 12

Majelis Syuro yang dimaksud pasal 11, dapat diadakan atas inisiatif Pimpinan Besar, atau atas inisiatif satu Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) dari jumlah cabang-cabang.

 

Pasal 13

Kekusaaan/Wewenang Majelis Syuro

  1. Menetapkan landasan-landasan organisasi.
  2. Memilih Pimpinan Besar dengan jalan setiap Cabang memilih langsung Personalia Pimpinan Besar atau sekurang-kurangnya Pimpinan Harian PB atau menunjuk 5 (lima) orang Formatur untuk menyusun komposisi dan Personalia Pimpinan Besar.
  3. Menetapkan waktu dan tempat Majelis Syuro berikutnya.

 

Pasal 14

Tata Tertib Majelis Syuro

  1. Majelis Syuro dipimpin oleh Pimpinan Besar.
  2. Majelis Syuro adalah sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang dan Wilayah.
  3. Cabang dan Wilayah dapat mengirim utusan sebanyak yang ditentukan oleh Surat Keputusan Pimpinan Besar.
  4. Setelah memberikan Pertanggung-jawaban pada Majelis Syuro dan diterima, Pimpinan Besar dinyatakan demisioner.
  5. Yang punya hak suara adalah utusan-utusan Wilayah dan Cabang.
  6. Selain dihadiri oleh utusan-utusan Wilayah dan Cabang, Majelis Syuro dihadiri peninjau dan undangan atas persetujuan Pimpinan Besar.
  7. Peninjau dan undangan boleh berbicara bila diizinkan oleh Pimpinan Besar.

 

Pasal 15

Kongres Wilayah

Kongres Wilayah :

  1. Kongres Wilayah adalah musyawarah utusan-utusan Cabang dan Anak Cabang.
  2. Kongres Wilayah adalah Kekuasaan Tertinggi untuk tingkat Wilayah dan dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
  3. Kongres Wilayah diadakan 4 (Empat) tahun sekali.

 

Pasal 16

Kekuasaan/Wewenang Kongres Wilayah :

  1. Memilih Pimpinan Wilayah, atau sekurang-kurangnya Pimpinan Harian Wilayah.
  2. Menetapkan Program Kerja Wilayah yang tak bertentangan dengan Keputusan-keputusan Majelis Syuro dan Konferensi Besar.

 

Pasal 17

Jumlah Utusan , Peninjau dan Undangan ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.

 

Pasal 18

Kongres Wilayah adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anak cabang. Apabila qorum tidak terpenuhi, Kongres dapat diundurkan selambat-lambatnya 7 x 24 jam, dan apabila masih juga belum tercapai qorum, keputusannya diserahkan kepada Pimpinan Wilayah dan utusan-utusan yang hadir.

 

Pasal 19

Setelah Laporan Pertanggung-jawaban Pimpinan Wilayah diterima oleh Kongres Wilayah, maka Pimpinan Wilayah dinyatakan demisioner.

 

Pasal 20

Yang punya hak suara ialah utusan-utusan Cabang.

 

Pasal 21

Peninjau dan undangan-undangan dapat berbicara, setelah mendapat izin dari Pimpinan Kongres.

 

Pasal 22

Konferensi Cabang

  1. Konferensi Cabang adalah merupakan musyawarah utusan-utusan Anak Cabang dan Ranting.
  2. Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi untuk tingkat Cabang dan dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
  3. Konferensi Cabang diadakan 3 (tiga) tahun sekali.

 

Pasal 23

Kekuasaan Konferensi Cabang.

  1. Memilih Pimpinan Cabang atau sekurang-kurangnya Pimpinan Harian Cabang.
  2. Menetapkan Program Kerja Cabang, yang tidak bertentangan dengan Keputusan Majelis Syuro, Konferensi Besar, dan Kongres Wilayah.

 

Pasal 24

Jumlah utusan , peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang

 

Pasal 25

Konferensi Cabang adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anak Cabang dan Ranting. Apabila qorum tidak tercapai, Konferensi dapat ditunda selambat-lambatnya 3 x 24 jam, dan apabila masih juga belum mencapai qorum, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Cabang dan utusan-utusan yang telah hadir.

 

Pasal 26

Setelah Laporan Pertanggung-jawaban Pimpinan  Cabang diterima oleh Konferensi, maka Pimpinan Cabang demisioner

 

Pasal 27

Yang punya hak suara adalah utusan-utusan ranting.

 

Pasal 28

Peninjau dan undangan dapat berbicara setelah diizinkan oleh Pimpinan Konferensi Cabang

 

Pasal 29

Musyawarah Anak Cabang / Ranting

Ketentuan untuk musyawarah Anak Cabang dan Ranting sama seperti ketentuan untuk Konferensi  Cabang, sedang  hak suara ada pada ranting untuk anak cabang, dan ada pada anggota untuk Ranting.

 

Pasal 30

Konferensi Koordinator Wilayah

  1. Konferensi Koordinator Wilayah dapat diadakan menurut urgensinya, atau atas Instruksi Pimpinan Besar.
  2. Konferensi Koordinator wilayah adalah bersifat pertemuan konsultatif/rapat kerja dengan Pimpinan Wilayah.

 

Pasal 31

Konferensi Besar

  1. Konferensi Besar adalah Rapat kerja antara Pimpinan Besar dengan Koordinator Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
  2. Konferensi Besar bersifat checking-up terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Syuro.
  3. Konferensi Besar diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Majelis Syuro.

 

Pasal 32

Kekuasaan dan Wewenang Konferensi Besar

  1. Menetapkan Program baru sebagai implementasi dan keputusan-keputusan Majelis Syuro.
  2. Bila dianggap sangat urgent dapat mengadakan refreshing dalam personalia Pimpinan Besar, atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 utusan-utusan Wilayah yang hadir.
  3. Konferensi Besar tidak mengadakan penilaian terhadap beleid kebijaksanaan Pimpinan Besar.
  4. Mendengarkan/menerima laporan perkembangan Organisasi dari Wilayah-wilayah serta keadaan sosial, politik di wilayah masing-masing.

 

Pasal 33

Konferensi Kerja Wilayah

  1. Konferensi Kerja Wilayah adalah rapat kerja antara Pimpinan Wilayah dengan Koordinator Cabang dan Pimpinan Cabang.
  2. Konferensi Kerja Wilayah bersifat checking-up terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Syuro, Konferensi Besar dan Kongres Wilayah.

Pasal 34

Kekuasaan dan Wewenang Konferensi Kerja Wilayah

  1. Menetapkan Program Kerja Wilayah sebagai penegasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Syuro, Kongres Wilayah dan Konferensi Besar.
  2. Apabila dianggap sangat urgent, dapat mengadakan refreshing dalam tubuh Pimpinan Wilayah atas persetujuan Cabang-cabang yang hadir.
  3. Konferensi Kerja Wilayah tidak mengadakan penilaian beleid kebijaksanaan Pimpinan Wilayah.
  4. Mendengarkan/menerima laporan perkembangan Organisasi dari masing-masing Cabang serta keadaan sosial di Cabang masing-masing.

 

Pasal 35

Konferensi Kerja Cabang

  1. Konferensi Kerja Cabang adalah rapat kerja antara Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang.
  2. Konferensi Kerja Cabang bersifat checking-up terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Syuro, Konferensi Besar, Kongres Wilayah, Konferensi Kerja Wilayah dan Konferensi cabang.
  3. Konferensi Kerja Cabang diadakan 1 (satu) kali di antara 2 (dua) Konferensi Cabang.

Pasal 36

Kekuasaan dan Wewenang Konferensi Kerja Cabang

  1. Menetepkan Program Kerja yang baru, sebagai penegasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Syuro, Konferensi Besar, Kongres Wilayah, Konferensi Kerja Wilayah, Konferensi Cabang dan Konferensi kerja Cabang.
  2. Konferensi Kerja Cabang tidak mengadakan penilaian beleid kebijaksanaan Pimpinan Cabang.
  3. Mendengarkan/menerima laporan perkembangan Organisasi dari masing-masing Anak cabang serta keadaan sosial-politik di Anak Cabang masing-masing.

Pasal 37

Musyawarah Anak Cabang dan Ranting

Musyawarah Anak Cabang dan Ranting dapat dilaksanakan menurut urgensinya, terutama menetapkan Program Kerja bagi memperluas dan memperbesar pengaruh Organisasi.

 

BAB V

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 38

Syarat-syarat Pimpinan :

  1. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala.
  2. Telah di Bai’at menjadi Anggota PSII (baca SI Indonesia).
  3. Mempunyai pengetahuan Agama yang seimbang dengan pengetahuan umum.
  4. Telah menjadi Anggota Pemuda Muslim sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama masa tersebut tidak dikenakan disiplin Organisasi.

Pasal 39

Pimpinan Besar

  1. Pusat Organisasi dipimpin oleh Pimpinan Besar.
  2. Pimpinan Besar berkedudukan di Ibukota Negara.
  3. Pimpinan Besar terdiri dari :

⇒Pimpinan Harian :

Seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, salah seorang Ketua dijabat oleh Ketua Umum COPMI secara ex officio, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekjen, seorang Bendahara Umum, dua orang Bendahara.

⇒Pleno Pimpinan Besar :

Pimpinan Departemen-departemen, Pembantu Umum, Ketua-ketua Lembaga, Ketua dan Sekretaris Koordinator Wilayah.

  1. Personalia PB dipilih oleh Majelis Syuro untuk masa jabatan satu periode, dan dapat dipilih kembali.
  2. Untuk jabatan Ketua Umum, tidak boleh seseorang dipilih untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
  3. Ketua Umum dan Sekjen harus berkedudukan di Ibukota Negara.

 

Pasal 40

Pimpinan Wilayah

  1. Wilayah Organisasi dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
  2. Pimpinan Wilayah (PW) berkedudukan di Ibukota Provinsi.
  3. Pimpinan Wilayah terdiri dari :

⇒Pimpinan Harian :

Seorang Ketua Umum, empat orang ketua, salah satunya dijabat oleh Ketua PW COPMI secara ex officio, seorang Sekretaris Umum, dua orang Sekretaris, dua orang Bendahara.

⇒Pleno Pimpinan Wilayah :

Pimpinan Seksi-seksi Wilayah, Pembantu-pembantu Umum, Ketua-ketua lembaga, Ketua-ketua Koordinator Cabang.

  1. Personalia PW dipilih oleh Kongres Wilayah untuk satu periode dan dapat dipilih kembali.
  2. Untuk jabatan Ketua Umum, tidak boleh diduduki oleh seseorang tiga kali secara berturut-turut.
  3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum harus berkedudukan di Ibukota Provinsi.

 

Pasal 41

Pimpinan Cabang

  1. Cabang organisasi dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang (PC) berkedudukan di Ibukota Kabupaten
  3. Pimpinan Cabang terdiri dari :

⇒Pimpinan Harian :

Seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara.

⇒Pleno Pimpinan Cabang :

Ketua Bagian-bagian, Ketua Lembaga, Pembantu-pembantu Umum.

  1. Personalia Pimpinan Cabang dipilih oleh Kenferensi Cabang untuk satu periode, dan dapat dipilih kembali.
  2. Jabatan Ketua tidak boleh dipegang oleh seseorang untuk tiga kali berturut-turut.

 

Pasal 42

Pimpinan Anak Cabang

  1. Anak Cabang Organisasi dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.
  2. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
  3. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :

Seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Pembantu Utama.

  1. Personalia Pimpinan Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang untuk satu periode dan dapat dipilih kembali.

 

Pasal 43

Pimpinan Ranting

  1. Ranting Organisasi dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
  2. Pimpinan Ranting terdiri dari :

Seorang Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa Pembantu Umum.

  1. Personalia Pimpinan Ranting dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan satu periode dan dapat dipilih kembali.

 

Pasal 44

Pimpinan Anak Ranting dan Kelompok

  1. Anak Ranting Organisasi dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting.
  2. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari :

Seorang Ketua, Seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Pembantu Umum.

  1. Kelompok Organisasi dipimpin oleh Pimpinan Kelompok.
  2. Pimpinan Kelompok terdiri dari tiga (3) orang.

 

Pasal 45

Koordinator Wilayah

  1. Untuk beberapa Wilayah tertentu dibentuk Koordinator Wilayah.
  2. Tempat kedudukan Koordinator Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Besar atas usul-usul Wilayah yang bersangkutan.
  3. Ketua dan Seorang Sekretaris.

 

Pasal 46

Tugas Kewajiban Koordinator Wilayah

  1. Melaksanakan intruksi Pimpinan Besar tentang berbagai masalah Organisasi.
  2. Mewakili Pimpinan Besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan extern Pemuda Muslim dilingkungan koordinasinya atas mandat PB, dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
  3. Memberi bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kehiatan Wilayah-wilayahnya.
  4. Membentuk Wilayah persiapan.
  5. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Besar, baik diminta ataupun tidak.

Pasal 47

Masa jabatan Pengurus Koordinator Wilayah, ialah disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan Besar dan dapat diangkat kembali.

 

Pasal 48

Koordinator Cabang

  1. Untuk beberapa Cabang tertentu dapat dibentuk Koordinator Cabang, dimana tiap-tiap Koordinator Cabang mengkoordinir Cabang-cabang didaerah ex Keresidenan.
  2. Tempat kedudukan Koordinator Cabang, dibekas Ibukota Keresidenan.
  3. Ketua Koordinator Cabang, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah.
  4. Formasi kepengurusan Koordinator Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Sekretaris.

Pasal 49

Tugas Kewajiban Koordinator Cabang

  1. Melaksanakan Instruksi Pimpinan Wilayah tentang berbagai masalah Organisasi.
  2. Mewakili PW dalam menyelesaikan persoalan extern Pemuda Muslim dilingkungan koordinasinya dan menyelesaikan persoalan-persoalan intern atas mandat PW dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Cabang-cabang yang bersangkutan.
  3. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan cabang-cabangnya.
  4. Membentuk Cabang persiapan.
  5. Meminta laporan pada Cabang-cabangnya.
  6. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah baik diminta ataupun tidak.

Pasal 50

Masa jabatan Pengurus Koordinator Cabang disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan Wilayah dan dapat dipilih kembali. 

 

BAB VI

LEMBAGA – LEMBAGA

Pasal 51

  1. Jumlah lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi.
  2. Lembaga-lembaga dapat dibentuk dari tingkat PB sampai tingkat Cabang.
  3. Program pelaksanaan lembaga-lembaga diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
  4. Pimpinan lembaga-lembaga terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa orang Anggota.

 

BAB VII

CORPS PUTRI MUSLIMIN INDONESIA (COPMI)

Pasal 52

Pemuda Muslimin Indonesia membentuk Corps Putri Muslimin Indonesia untuk menghimpun Anggota-anggota Pemuda Muslim Puteri.

 

Pasal 53

Corps Putri Muslimin Indonesia, disingkat COPMI.

 

Pasal 54

COPMI adalah bagian yang otonom dari Pemuda Muslimin Indonesia yang lambang dan benderanya sama dengan Pemuda Muslimin Indonesia.

 

Pasal 55

COPMI mempunyai Pedoman Dasar dan Pedoman Khusus tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

 

Pasal 56

COPMI mempunyai kartu Anggota tersendiri.

 

Pasal 57

Ketua Umum COPMI karena jabatannya sebagai salah seorang Ketua dalam Pimpinan Besar Pemuda Muslim secara ex officio.

 

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 58

20% dari jumlah iuran penerimaan Cabang dari Anggota-anggotanya harus diserahkan kepada PB setiap bulan.

 

Pasal 59

Sisa penerimaan uang iuran dibagi antara Pimpinan Ranting, Anak Cabang, Cabang, dan Wilayah, yang presentasenya sama (20%).

 

Pasal 60

50% dari uang pangkal diserahkan kepada PB dan sisa dari penerimaan uang pangkal dibagi antara Pimpinan Cabang dan Wilayah dengan persentase yang sama (25%).

 

Pasal 61

Setiap Anggota Pemuda Muslim yang memperoleh kedudukan karena organisasi di Lembaga-lembaga Kenegaraan (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dll) diwajibkan menyerahkan infaq sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan kepada tingkat organisasi dimana ia dicalonkan.

 

Pasal 62

Besarnya uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan oleh Pimpinan Besar.

 

Pasal 63

Pimpinan Wilayah bertanggung jawab penuh kepada PB dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam pasal 58 dan pasal 60.

 

BAB IX

ATRIBUT ORGANISASI PEMUDA MUSLIM

Pasal 64

Lencana : Lencana Pemuda Muslim berbentuk segilima dengan lambang didalamnya, warna dasar merah, tulisan kalimat Tauhid putih, dan dikelilingi Tulisan Pemuda Muslimin Indonesia.

 

Pasal 65

Baret : Baret Pemuda Muslim berbentuk bulat, warna dasar hitam, ditengah atas (atap) berwarna merah ukuran 8-15 cm. dari belakang, antara warna merah dan hitam diberi les putih.

 

Pasal 66

Peci : Peci Pemuda Muslim berwarna dasar hitam, atas (atap) merah, antara sisi warna hitam dan atas merah diberi les putih.

 

Pasal 67

Jaket : Jaket Pemuda Muslimin berwarna merah ati ayam, didada sebelah kiri ditulis ‘Pemuda Muslim’ dengan warna kuning dasar hitam. Pada lengan kiri ada badge Pemuda Muslim, diatas badge terdapat nama wilayah yang bersangkutan.

 

Pasal 68

Badge : Badge berbentuk prisai, warna dasar merah didalamnya terdapat lambang dengan warna putih, diatas lambang ada tulisan Pemuda Muslim dengan warna putih.

 

Pasal 69

Pakaian Biasa/harian anggota Pemuda Muslim baju berwarna merah berlengan pendek warna putih, terdapat lambang di saku sebelah kiri. Pada bagian belakang/punggung terdapat tulisan PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA, dipundaknya memakai tali bahu.

 

Pasal 70

Pakaian Resmi kemeja berwarna putih, dengan baju jas warna merah berlengan panjang, celana hitam, sepatu berwarna hitam.

 

Pasal 71

Dasi : dasi Pemuda Muslim berwarna merah tua dengan lambang ditengah-tengahnya.

 

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 72

Setiap anggota Pemuda Muslim dianggap telah mengetahui isi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini setelah diumumkan.

 

Pasal 73

Setiap Anggota Pemuda Muslim harus mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, dan barang siapa melanggarnya dikenakan sanksi-sanksi Organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan terdahulu.

 

BAB XI

PENUTUP dan PENGESAHAN

Pasal 74

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini, akan diatur dalam surat keputusan Pimpinan Besar.

 

Pasal 75

Peraturan Rumah Tangga ini disyahkan dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional) XII yang diadakan pada tanggal 14–16 Maret 2014 di Jakarta, dan dikuatkan dengan keputusan Tim Perumus Perubahan PD/PRT pada Rapat Pleno Pimpinan Besar tanggal 16–17 Mei 2014 di Bandung, serta ditetapkan oleh Surat Keputusan No : 001/TAP/MS-XII/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

Fattaqullaha Mastatho’tum

Billahi Fii Sabilil Haq

Bagikan ....